Direktur Petro Prabu Buka Suara, Ini Fakta di Balik Isu Biaya Jargas Rp4,5 Juta

Demokrasiindonesia.com|Prabumulih – Setelah sebelumnya menuai sorotan publik di media sosial, khususnya di platform Facebook, dan memicu keresahan warga. Direktur Petro Prabu, Herianto, akhirnya memberikan penjelasan resmi kepada awak media DemokrasiIndonesia.com terkait polemik biaya pemasangan jaringan gas rumah tangga (jargas) di Kota Prabumulih.
Dalam wawancara yang berlangsung di kantor Petro Prabu, Herianto memaparkan kondisi riil perusahaan, termasuk jumlah pelanggan hingga persoalan tunggakan yang cukup besar.Senin,(06/04/2026).

Menurutnya, saat ini total pelanggan Petro Prabu mencapai 36.429 pelanggan. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 8.235 pelanggan yang aktif membayar, sementara sekitar 27.000 pelanggan lainnya tercatat tidak melakukan pembayaran.

“Ini menjadi salah satu tantangan terbesar kami saat ini,” ungkapnya.
Terkait sistem pembayaran, Herianto menjelaskan bahwa untuk kategori rumah tangga (R1), tarif ditetapkan sebesar Rp25.000 untuk pemakaian hingga 4 meter kubik (M3). Sementara untuk pemakaian di atas 4 M3 hingga 50 M3 dikenakan biaya Rp50.000, dan penggunaan di atas 50 M3 akan dihitung berdasarkan tarif sesuai pemakaian.

Menanggapi isu biaya pemasangan baru yang mencapai Rp4,5 juta, Herianto menegaskan bahwa saat ini program pemasangan baru memang sedang tidak berjalan. Hal ini disebabkan keterbatasan ketersediaan meteran gas.

“Meteran baru tidak tersedia, sementara meteran lama hasil pencabutan tidak bisa digunakan kembali karena datanya tidak bisa di-reset seperti baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa biaya Rp4,5 juta tersebut bukan untuk pemasangan baru umum, melainkan diberlakukan khusus bagi pelanggan yang sebelumnya telah dicabut sambungannya dan ingin kembali menggunakan layanan gas.

“Berdasarkan petunjuk dari Pertamina Gas Niaga atau Pertagas, pelanggan yang ingin menyambung kembali wajib melunasi tunggakan terlebih dahulu, kemudian dikenakan biaya pemasangan kembali sebesar Rp4,5 juta,” tegasnya.

Di sisi lain, Petro Prabu saat ini juga tengah melakukan pendataan dan pengecekan lapangan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi jaringan dan pelanggan di lapangan.
Beberapa fokus pengecekan tersebut meliputi:

Identifikasi kebocoran jaringan hingga ke rumah pelanggan
Deteksi indikasi pencurian gas atau penggunaan ilegal (illegal tapping)
Pendataan pelanggan yang belum terdaftar dalam sistem (unregister)
Verifikasi ulang pelanggan kategori kurang mampu
Dari data sementara, tercatat sekitar 6.600 pelanggan masuk kategori kurang mampu, namun setelah dilakukan pengecekan terhadap 1.523 pelanggan, ditemukan sebagian di antaranya tidak lagi masuk dalam kategori tersebut.

Herianto menegaskan, langkah pembenahan ini dilakukan untuk menata kembali sistem distribusi gas agar lebih tepat sasaran dan mengurangi kerugian perusahaan.
Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat tidak lagi salah memahami informasi yang beredar, serta dapat memperoleh gambaran utuh terkait kebijakan dan kondisi yang tengah dihadapi Petro Prabu saat ini.(Ril)