Walikota Ucapkan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Prabumulih 2017

PRABUMULIH
Demokrasiindonesiapost.com Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM didampingi Wakil Walikota Prabumulih H. Andriansyah fikri SH menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kota Prabumulih tahun anggaran 2017, saat sidang paripurna di ruang rapat setempat, Senin (18/9/2017).

Sidang kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih Ahmad Palo Ahmad Palo S.E yang juga didampingi dua wakilnya, HM Daud Rotasi S. Sos dan H Erwandi B. Sc. Serta dihadiri sejumlah anggota DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Prabumulih.

Saat membacakan pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kota Prabumulih tahun anggaran 2017, walikota menyampaikan rancangan perubahan APBD ini merupakan agregasi (penjumlahan) dari rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Selain itu, struktur perubahan APBD tahun anggaran 2017 juga merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Struktur tersebut menunjukkan bahwa penyusunan perubahan APBD dalam tahun anggaran 2017 menggunakan asas surplus/defisit anggaran yang menggantikan asas berimbang dan dinamis.

Adapun struktur perubahan APBD Kota Prabumulih tahun anggaran 2017 yang disusun menggunakan asas surplus/defisit diantaranya pendapatan daerah Rp 944.826.143.335, belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 372.622.428.189 dan belanja langsung Rp 569.501.065.804. Sehingga jika ditotal jumlah belanja keseluruhan menjadi Rp 942.123.493.993 atau surplus Rp 2.702.649.342.

Sementara pada sektor pembiayaan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp 4.797.350.658 dan untuk pengeluaran pembiayaan Rp 7.500.000.000, dengan total pembiayaan netto Rp 2.702.649.342. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nihil alias Rp 0.

Walikota menambahkan, anggaran tersebut menunjukan upaya pemerintah daerah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, program prioritas tahun 2017 akan difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunang serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Difokuskan juga untuk perbaikan iklim ketenagakerjaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan, revitalisasi pertamanan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pemantapan ketahanan pangan serta sistem pengairan ketahanan pangan serta sistem pengairan, peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pembangunan politik, hukum dan HAM, keamanan penertiban dan linmas, pengembangan energi baru dan pengembangan wilayah serta pengembangan pariwisata daerah serta otonomi daerah,” kata Ridho saat membacakan pengantar dihadapan peserta rapat.

Ia juga menjelaskan beberapa kegiatan prioritas tahun anggaran 2017 ini merupakan hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat dalam kegiatan forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

“Oleh sebab itu kita berharap semoga usulan rancangan perubahan APBD Kota Prabumulih tahun anggaran 2017 dapat disetujui bersama sehingga RAPBD ini sesuai jadwal yang disepakati dapat ditetapkan melalui peraturan daerah,” pungkasnya.(07)

Ditangkap Pengedar Ganja 8,5 Kg Di Prabumulih

PRABUMULIH,
Demokrasiindonesiapost.com Polisi menangkap Wawan Banizar (33), yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis ganja. Polisi mengamankan barang bukti ganja siap edar seberat 8,5 kilogram (kg).

“Tersangka ini kita tangkap tadi malam (21/8) sekitar pukul 22.00 WIB. Barang bukti yang kita amankan ada 10 paket ganja siap edar dengan berat totalnya 8,5 kg,” ujar Kasat Narkoba Polres Prabumulih AKP Heri Yusman dalam keterangannya, Selasa (22/8/2017).

Penangkapan Wawan dilakukan setelah tim Reserse Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba di depan RSUD Prabumulih, Jalan Lingkar Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Tim langsung mengintai dan menangkap tersangka berikut barang buktinya.

Kepada polisi, tersangka yang diketahui warga Jalan Arimbi, Prabujaya, Kota Prabumulih, itu mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari salah seorang temannya berinisial D asal Lembak, Muara Enim. Namun, saat polisi mendatangi rumah D bersama anggota Polsek Lembak, ternyata tidak ada penghuninya.

“Informasinya, barang ini dapat dari temannya berinisial D yang tinggal di Muara Enim. Saat kita kejar ke rumah yang disebut tersangka, sudah tidak ada orangnya lagi,” kata Heri.

Tersangka bersama barang bukti tersebut lalu dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk proses penanganan dan pengembangan lebih lanjut.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka berikut barang bukti ganja telah diamankan ke Mapolres Prabumulih untuk proses pengembangan lebih lanjut.(07)

Target PBB Pemkot Prabumulih 2017 Diprediksi Tidak Sampai Target

PRABUMULIH,

DemokrasiIndonesiapost.com Target realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perkotaan dan pedesaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Prabumulih sepertinya bakal sulit tercapai

Hingga bulan Juli, penyerapan PBB dari sektor tersebut baru tercapai 23 persen saja atau Rp 1.07 miliar. Sementara, target yang tetapkan BKD sendiri yakni sebesar Rp 4.5 miliar.

Kepala BKD Pemkot Prabumulih Jauhar Fahri menerangkan, untuk PBB sektor pedesaan saat ini baru terealisasi sebesar Rp 346.27 juta atau sekitar 69.25 persen dari target sebelumnya yakni sebesar Rp 500 juta.

“Kalau dipedesaan banyak sumbernya seperti perkebunan, migas maupun perusahaan lainnya. Sehingga penyerapan pajak didaerah lumayan tinggi,” terangnya, Selasa (15/8/17)

Sementara, kata jauhar, untuk PBB Sektor perkotaan saat ini baru teralisasi Rp 722.70 juta atau sekitar 18.07 persen dari target sebelumnya Rp 4 milyar. Minimnya pencapaian tersebut terjadi akibat wajib pajak diperkotaan kebanyak individu bukan perusahaan.

“Jadi pembayarannya tergantung dengan kesadaran wajib pajak. Saat ini karena masih pertengahan pembayaran pajak masih minim. Nanti akhir tahun mereka biasanya baru bayar,” ujarnya.

Selain faktor tempat, ungkap Jauhar, minimnya pencapaian pajak juga terjadi akibat perekonomian di Kota Prabumulih belum stabil.

“Walaupun begitu, kita terus berupaya mensosialisasikan aturan Permendagri No 112 tahun 2016 tentang konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu,” ungkapnya menambahkan.(07)

Cuma 30 Menara Telekomunikasi yang Berizin di Prabumulih

PERABUMULIH,
Demokrasiindonesiapost.com Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mencatat sebanyak 60 menara telekomunikasi yang tersebar di Kota Prabumulih tak berizin. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Abdul Rasyid melalui Kasi Infrastruktur TIK Rico.

“Dari 90 unit menara telekomunikasi yang ada baru 30 menara yang memiliki izin berdiri secara sah. Sementara 60 menara lainnya belum memiliki izin yang jelas,” ungkapnya,

Menurut Rico, banyaknya menara yang belum memiliki izin secara sah lantaran menara tersebut sudah berdiri saat Kota Prabumulih masih bergabung dengan Kabupaten Muara Enim.

“Untuk data pasti tentang keberadaan dan izin berdirinya menara tersebut tidak terdata secara pasti di Diskominfo. Jadi hanya menara yang dibangun dibawah tahun 2010 saja yang sudah memiliki izin, sisanya belum jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rico menerangkan Diskominfo akan melakukan koordinasi dengan pihak Asosiasi Telkom Seluler Indonesia (ATSI) untuk melengkapi data menara di Kota Prabumulih.

“Banyak menara yang dibangun di tengah pemukiman warga, tentunya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi bangunan menara tersebut belum jelas apakah sudah sesuai standar atau belum,” terangnya.

Dengan begitu, kata Rico, perlu adanya kesepakatan dari warga sekitar pembangunan menara dengan radius setinggi bangunan menara. Tak hanya itu, konstruksi bangunan menara pun juga harus kokoh, karena rentan roboh jika tertiup angin atau tersambar petir.

“Untuk 30 menara yang sudah kita keluarkan izinnya itu, sudah memenuhi standar izin berdiri,” jelasnya sembari menambahkan keberadaan menara telekomunikasi yang tak berizin secara tidak langsung telah merugikan Pemerintah Kota Prabumulih.(07)

(ODGJ) yang Terpasung di Sumsel

SUMSEL,

Demokrasiindonesiapost.com Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendata korban pasung yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Sumsel. Ternyata jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terpasung mencapai ratusan orang.

Dari survey Dinsos Sumsel yang dilakukan dari Oktober 2016 hingga Febuari 2017, ada 232 orang korban pasung. Pihaknya mengerahkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar disetiap kabupaten/kota di Sumsel.

Menurut Kepala Dinsos Sumsel Belman Karmuda, sejak adanya Gerakan Indonesia Bebas Pasung 2019, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sangat fokus mengerahkan Dinsos provinsi untuk mendata dan mensosialisasikan gerakan ini.

“Ada Pedoman Umum (Pedum) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tentang gerakan ini,” ujarnya, Rabu (29/3/2017).

Dari total 232 korban pasung di delapan kabupaten/kota, sudah ada sekitar 84 penderita ODGJ yang sudah tidak dipasung lagi. Namun, masih banyak korban pasung dengan nasib yang memprihatinkan.

Delapan kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Ogan Ilir dengan total 5 korban pasung dan 1 bebas pasung, Kabupaten Banyuasin dengan total 22 korban pasung, Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan total 10 korban pasung, Kabupaten Prabumulih sebanyak 2 korban pasung.

Di Kabupaten 4 Lawang sebanyak 25 korban pasung dan 65 bebas pasung, Kabupaten Muara Enim sebanyak 13 korban pasung, 24 bebas pasung dan 6 ODGJ, Kabupaten Lahat sebanyak 3 korban pasung dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sebanyak 56 ODGJ yang masih mendapatkan perawatan di yayasan swasta.

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Yusri Hayani mengatakan, ada korban pemasungan yang terawat, tapi banyak juga yang diperlakukan secara tidak manusiawi.

“Banyak sekali yang kondisinya buruk, tidak dimandikan, tidak menggunakan pakaian, dipasung di kamar yang berbau busuk. Bahkan ada yang ditempatkan diruangan bersamaan dengan ayam,” katanya.

Keluarga korban pasung kebanyakan merupakan masyarakat menengah ke bawah. Terlebih masyarakat di Sumsel belum memahami tentang buruknya dampak pasung bagi penderita ODGJ.

Bahkan banyak warga sengaja melakukan pasung karena tidak sanggup untuk mengurus penderita ODGJ. Aksi pasung juga dilakukan untuk menghentikan tindakan brutal penderita ODGJ yang sering meresahkan keluarga dan warga sekitar.

“Kita mensosialisasikan, memberikan pengertian jika aksi pasung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Memang banyak penolakan dari keluarga korban, namun secara bertahap kita sosialisasikan hal tersebut,” kata Yusri.

Dia mengatakan pihaknya juga masih akan melakukan kunjungan kembali ke rumah korban pasung tersebut. Saat ini, pihaknya masih menunggu data korban pasung di Sumsel.

“Data ini hanya sebagian saja yang masuk, kita terus mengerahkan petugas TKSK untuk mencari informasi korban terpasung lainnya,” ujarnya.(*)

Mutasi Penjabat di Prabumulih akan dilaksanakan Akhir Januari 2017

PRABUMULIH,

Demokrasiindonesiapost.com Mutasi pejabat di Prabumulih akan di lakukan dan diganti penjabat baru. Pelantikan dan pengantian penjabat tersebut, dipastikan akhir Januari 2017. Dimana, menyusul telah disahkannya Struktur Organisasi Tata (SOTK). Hal ini diungkapkan Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, Jumat (13/01/17)

Menurut bupati, dirinya tidak mau terburu-buru dalam menempatkan posisi pejabat.

“Hanya butuh waktu sedikit lagi untuk menyusun penempatan para pejabat baru yang nantinya akan menempati sejumlah SKPD baru yang dibentuk berdasarkan PP No 18/2016 tentang STOK. Paling lambat akhir Januari sudah pelantikan,” ucap Ridho
Menurut dia, saat ini keterlambatan ini belum menyalahi aturan. “Ya, kita diperbolehkan paling lama 30 hari setelah disahkan Perda STOK oleh DPRD,” tegasnya.

Selain itu, Ridho juga memastikan tidak akan ada muka baru dalam pelantikan kali ini. Seluruh pejabat yang akan dilantik menempati jabatan SKPD, nantinya adalah muka lama yang hanya berpindah-pindah posisi.

“Tidak ada pejabat baru dan hanya tukar posisi. Pejabat ini kita tempatkan sesuai dengan latar belakang dan kemampuan yang dimiliki,” terangnya.

Pernyataan dari Walikota Ir H Ridho Yahya MM ini sekaligus menjawab desakan dari DPRD yang sebelumnya meminta Pemkot segera melantik pejabat baru. Menyusul mulai munculnya sejumlah keluhan dari para pegawai.(07)

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PRABUMULIH 2017 MEMBUTUHKAN ANGGARAN RP 5 MILIAR

PRABUMULIH,

Demokrasiindonesiapost.com Menyambut pergelaran pesta rakyat lima tahun sekali pada 2018 mendatang yakni pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Prabumulih mulai sibuk menyusun rencana anggaran. Tidak main-main, berdasarkan informasi didapat KPUD Prabumulih mengajukan anggaran sebesar Rp. 28,696 miliar kepada Pemerintah kota dan DPRD untuk pergelaran pesta rakyat 2018 mendatang itu. Bahkan, untuk tahapan pilkada yang akan dilaksanakan terhitung mulai 2017, lembaga penyelenggara pemilu itu telah mengajukan dana sebesar Rp. 5,113 miliar untuk membiayai berbagai kebutuhan di tahapan pemilu. Pengajuan sudah kami lakukan, karena mulai Oktober 2017 mendatang gelaran tahapan pemilu sudah dimulai, kata Ketua KPU, M Takhyul SIP melalui Sekretaris, Dinerson kepada wartawan, kemarin. Dinerson menuturkan, dana tahapan itu nantinya akan digunakan untuk sosialisasi, perekrutan PPK/PPS, pemuktahiran data pemilih, bimtek, publikasi media, dana operasional dan untuk kebutuhan lainnya. Nanti juga dana yang sifatnya hibah itu akan kita gunakan untuk launcing pilkada, bebernya. Dinerson menuturkan, hingga saat ini KPUD Prabumulih masih menunggu hasil pembahasan APBD Induk 2017 terkait pengajuan dana tahapan pilkada yang diajukan. Kami berharap dana tahapan pilkada disetujui sehingga kita bisa menyelenggarakan tahapan pilkada mendatang, tuturnya. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, Ahmad Palo SE ketika dibincangi mengatakan, usulan KPUD yang masuk dalam KUA-PPAS APBD Induk 2017 tengah dilakukan pembahasan saat ini. Tentu kita akan alokasikan dana itu karena tahapan sudah mulai, namun dana tidak terlalu besar karena baru tahapan. Selain KPU juga ada Bawaslu mengajukan usulan, ujarnya. Palo mengatakan, saat ini pemerintah Prabumulih mengalami defisit anggaran, sehngga pembahasan dana hibah untuk KPUD akan mengacu pada prinsip efektif dan efisien. Usulan itu akan kami verifikasi dan nanti kita akan utamakan prinsip efektif serta efisien, katanya.(07)

3 Tahun Buron, Perampok Emas di Prabumulih Ditembak Polisi

PRABUMULIH,

Demokrasiindonesia.com
Tiga tahun jadi buronan, akhirnya Idil Herman (46) perampok toko emas di Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil diringkus. Tersangka terpaksa ditembak karena berusaha melawan saat ditangkap.

Penangkapan tersangka Idil, dilakukan tim Unit 4, Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel. Tersangka berhasil diringkus dari persembunyiannya di Desa Pendam Kelurahan Tanjung Raja Kab Ogan Ilir, Sumsel, pada Jumat (6/1)

“Karena melakukan perlawanan, terpaksa dilakukan tindakan tegas dengan melumpuhkan tersangka,” kata Direskrimum Polda Sumsel Kombes Prasetijo Utomo, Minggu (8/1/17)

Prasetijo menjelaskan, barang bukti yang diamankan dari tersangka ada sebilah pisau. “Tersangka ini merupakan buronan sejak tahun 2013 lalu yang terlibat dalam perampokan toko emas di Prabumulih,” kata Prasetijo.

Perampokan itu terjadi pada 1 November 2013 di siang bolong. Aksi perampokan waktu itu dilakukan 5 orang. Tersangka Idil dalam kasus tersebut sebagai eksekutor bersama dua rekannya yang masuk ke dalam toko emas.

“Tiga orang masuk ke dalam toko emas dan langsung menodongkan senjata api kepada pemiliknya. Mereka memecahkan etalase dan mengambil perhiasan emas seberat Rp6 Kg. Pemilik toko emas mengalami kerugian sekitar Rp3 miliar lebih,” kata Prasetijo.

Sedangkan dua pelaku lainnya, kata Prasetijo, saat itu menunggu tidak jauh dari toko emas tersebut. Mereka menunggu di atas sepeda motor.

“Begitu berhasil menggondol emas, mereka pun kabur,” kata Prasetijo.

Dari 5 bandit bersenjata ini, lanjut Prasetijo, ada dua orang pelaku lebih awal tertangkap. Keduanya juga sudah menjalani hukuman atas vonis pengadilan.

“Saat ini dua orang pelaku lainnya masih kita nyatakan DPO. Semoga kedua bandit tersebut segera tertangkap,” tutup Prasetijo.(*)