Kabut Asap Jadi Alasan Sekolah Diliburkan, Pasar Malam Tetap Berjalan: Ada Apa Dengan Kebijakan Pemerintah Kota?

PRABUMULIH,Demokrasiindonesia.com— Kabut asap menyelimuti lingkungan, kekhawatiran terhadap kesehatan meningkat, dan aktivitas masyarakat ikut terdampak. Pemerintah Kota mengambil langkah meliburkan kegiatan belajar tatap muka dan mengalihkan proses pembelajaran menjadi daring. Alasannya jelas: melindungi anak-anak dari paparan udara yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Namun, di tengah kebijakan tersebut, muncul pemandangan yang mengundang tanda tanya. Ketika anak-anak diminta belajar dari rumah demi menghindari paparan kabut asap, pasar malam justru tetap diizinkan beraktivitas.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi kebijakan pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.
Jika udara dinilai tidak cukup aman bagi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, bagaimana dengan masyarakat yang beraktivitas di pasar malam?
Bukankah pengunjung pasar malam juga terdiri dari anak-anak, keluarga, pedagang, dan pekerja yang sama-sama berpotensi terpapar udara yang buruk?
Tentu, sekolah dan pasar malam memiliki karakteristik serta aturan operasional yang berbeda. Namun, ketika alasan kesehatan digunakan untuk membatasi satu aktivitas, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana risiko terhadap aktivitas lainnya dinilai dan dikendalikan.

Jangan sampai kebijakan perlindungan kesehatan justru menimbulkan kesan tebang pilih. Anak-anak diminta tinggal di rumah, kegiatan belajar dipindahkan ke layar telepon genggam, sementara keramaian di tempat hiburan tetap berlangsung tanpa penjelasan yang memadai kepada masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata apakah pasar malam harus ditutup atau tetap beroperasi. Yang lebih penting adalah apakah keputusan tersebut didasarkan pada penilaian kualitas udara, tingkat risiko, dan standar perlindungan kesehatan yang jelas.
Pemerintah perlu memberikan penjelasan: bagaimana kondisi kualitas udara di wilayah tersebut, apa dasar keputusan meliburkan sekolah, dan langkah perlindungan apa yang diterapkan bagi pengunjung serta pekerja pasar malam?
Sebab, melindungi kesehatan masyarakat tidak boleh berhenti pada kebijakan yang paling mudah diterapkan. Kebijakan harus didasarkan pada risiko nyata, disampaikan secara transparan, dan diterapkan secara konsisten.
Jangan sampai anak sekolah diminta menghindari kabut asap, tetapi keramaian tetap berjalan seolah-olah udara di luar tidak menjadi persoalan.

Jika keselamatan dan kesehatan menjadi alasan utama, maka standar perlindungan itu harus dijelaskan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada mereka yang berada di lingkungan sekolah.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan kebijakan yang sekadar terlihat tegas. Masyarakat membutuhkan keputusan yang masuk akal, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kabut asap memang menyelimuti udara, tetapi jangan sampai ketidakjelasan kebijakan ikut menyelimuti akal sehat publik.(*)
Penulis:LadiChe