Salam Gasak! APM Desak Pembatalan Rekrutmen, Siap Bongkar Dugaan Kecurangan PDSI,PDC,dan Disnaker 29 April di DPRD

PRABUMULIHIDemokrasiindonesia.com
Aliansi Pemuda dan Masyarakat (APM) menggelar aksi damai di kawasan Bakem, Kantor PHR Zona 4, Selasa (21/4/2026), sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidaktransparanan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum APM, Adi Susanto, SE. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari hak demokrasi masyarakat yang disampaikan secara tertib dan damai.
“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi. Ada dugaan ketidaktransparanan dalam proses rekrutmen yang melibatkan PDSI–PDC dan Disnaker. Ini perlu penjelasan terbuka,” ujarnya.
Adi, yang akrab disapa Santon, menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja yang disebut telah berlangsung dalam dua gelombang. Namun, menurutnya, mekanisme hingga hasil seleksi belum disampaikan secara jelas kepada publik.
“Kami mempertanyakan bagaimana prosesnya, siapa yang diterima, dan apa dasar penilaiannya. Semua itu harus transparan,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat, khususnya warga Kota Prabumulih yang berharap mendapatkan kesempatan kerja secara adil dan terbuka.
Lebih lanjut, Santon menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini. Bahkan, APM berencana menyampaikan temuan dan dugaan permasalahan tersebut secara lebih luas pada 29 April 2026, termasuk dalam forum yang melibatkan DPRD Prabumulih.
Sementara itu, Ketua DPD APM, Abi Rahmat Rizki, memaparkan sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut. Salah satu poin utama adalah permintaan agar proses rekrutmen gelombang pertama dan kedua oleh PT PDSI dan PT PDC dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan bila perlu diulang.
Selain itu, APM juga menuntut:
Dilakukannya audit terhadap proses penerimaan tenaga kerja
Prioritas bagi tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat Ring 1
Transparansi dalam pengelolaan program CSR
Pengurangan dampak lingkungan seperti kebisingan, getaran, dan limbah
Penghentian sementara aktivitas di wilayah tertentu hingga ada kesepakatan bersama
APM juga mendorong adanya forum dialog terbuka antara perusahaan, DPRD, Disnaker, dan masyarakat guna mencari solusi yang adil dan transparan.
Aksi tersebut mendapat pengamanan dari aparat gabungan Polres Prabumulih dan unsur TNI, sehingga berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif.
Di akhir kegiatan, perwakilan APM menyerahkan dokumen tuntutan kepada pihak perusahaan sebagai bentuk keseriusan dalam menyuarakan aspirasi. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib.
Abi menegaskan, APM akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan yang berpihak kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi menyangkut hak masyarakat lokal yang harus diperjuangkan,” pungkasnya. (ril)