APM Siap Turun Aksi 29 April di DPRD Prabumulih, Dugaan Titipan Proses Rekrutmen PDSI–PDC

PRABUMULIHIDemokrsiindonedia.com– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) APM memastikan akan menggelar aksi damai di DPRD Kota Prabumulih pada 29 April 2026. Aksi ini menjadi bentuk respon atas dugaan kurangnya keterbukaan dalam proses perekrutan tenaga kerja yang melibatkan PDSI–PDC bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Menjelang pelaksanaan aksi, perwakilan APM lebih dulu melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Adi Susanto, bersama jajaran pengurus lainnya seperti Abi Rahmat Rizki, Suwarno, dan Rendy Barlindo. Mereka diterima Ketua DPRD Prabumulih, H. Deni Victoria, di ruang kerjanya pada Kamis (23/4/2026).
Dalam audiensi itu, APM menyampaikan secara resmi rencana aksi sekaligus memaparkan sejumlah poin yang menjadi perhatian utama mereka. Fokus utama yang disuarakan adalah soal perlindungan dan keadilan bagi tenaga kerja lokal, yang dinilai belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan yang setara dalam proses rekrutmen.
APM menyoroti mekanisme penerimaan tenaga kerja yang dianggap belum transparan, sehingga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan pencari kerja lokal di Kota Prabumulih.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak DPRD menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Bahkan, DPRD berencana memanggil pihak terkait, termasuk PDSI–PDC dan Disnaker, guna meminta penjelasan sekaligus memperjelas proses rekrutmen yang menjadi sorotan publik.
APM sendiri menegaskan bahwa aksi yang akan digelar tetap mengedepankan prinsip damai dan tertib. Tujuan utamanya adalah mendorong adanya sistem rekrutmen yang lebih terbuka, adil, serta berpihak pada masyarakat lokal.
“Langkah ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap hak-hak tenaga kerja di daerah. Kami ingin memastikan proses yang berjalan benar-benar transparan,” ujar salah satu perwakilan APM.
Dengan rencana pemanggilan pihak terkait oleh DPRD, polemik rekrutmen ini diperkirakan akan memasuki tahap lanjutan. Situasi tersebut sekaligus menjadi momentum penting untuk menguji komitmen transparansi dalam sektor ketenagakerjaan di tingkat daerah.(Ladi)