Sengketa Lahan PT. KAI VS Warga Karang Raja Prabumulih

Prabumulih,
Demokrasiindonesiapost.com-Sengketa lahan PT. KAI dengan masyarakat karang raja yang berada di sepanjang jalan kutilang RW 03 kelurahan Karang Raja Prabumulih Timur, atas nama Albertus Hendra selaku penggugat Intervensi dengan Notarisnya Rifky Badai Baihaqi, SH. M.Kn dan Kuasa Hukumnya Gordon Butar butar, SH. MH. MBA hari ini, berkumpul di lokasi tanah yang dianggap bermasalah oleh PT. KAI.

Adapun dari pihak PT. KAI selaku penggugat yang diwakili oleh Manager Assetnya Ramlan, melalui kuasa hukum penggugat Haikal, SH. Menyatakan kalau mereka menggugat BPN dalam hal sertifikasi kepemilikan tanah yang di buat atas nama Albertus Herman, sedangkan atas dasar Grond kaart 96:24, atau Peta yang mereka pegang dari tahun 1913 lahan tersebut masuh termasuk Asset PT. KAI, maka dalam upaya pengumpulan asset negara yang dalam hal ini dinas perhubungan.

baca juga:  Diguyur Hujan Disertai Angin Kencang Atap Rumah Warga di Prabujaya Terlepas

Dan saat media mencoba meminta penjelasan lebih lanjut, pihak PT. KAI tidak mau memberikan statement karena bukan wewenang mereka “Nanti langsung saja ke Humas pak, karena kami tak punya wewenang memberikan penjelasan apapun,” ujar Alim pegawai PT. KAI.

Dan saat di bincangi via pesan whats app, Aida selaku Humas PT. KAI tidak banyak berkomentar, “Sekarang masih dalam proses hukum, jadi kita lihat saja perkembangan sengketa ini,” jawabnya melalui pesan WA.

Albertus Herman selaku penggugat intervensi menjelaskan kalau dia merasa terdzolimi oleh gugatan PT. KAI ini.

“Saya menunutut keadilan selaku warga negara yang baik dan yang mematuhi semua peraturan yang ada, termasuk saat saya dulu membangun ruko ini ada IMBnya, tapi sekarang kok jadi masalah, dimana sisi keadilannya?,” ucap Albertus Herman sebagai pemilik ruko dan lahan yang di sengketa kan.

baca juga:  Peningkatan Jalan Kemuning Kecamatan Cambai Diduga Tidak Sesuai RAB

Sementara itu dari kuasa hukum Penggugat intervensi, Gordon Butar Butar, mengatakan kalau PT. KAI itu hanya memakai landasan Grond kaart yang semestinya hukum itu berubah setelah kemerdekaan indonesia tahun 1945, bukan cuma berdasarkan Grond Kaart, tapi harus sesuai dan mengikuti undang undang dasar yang berlaku.

Sidang yang dilaksanakan di jalan kutilang itu, turut pula di hadiri warga sekitar, termasuk para tokoh masyarakat yang sudah berpuluh tahun tinggal di di wilayah tersebut, salah satunya H. Syaikoni yang berdomisili di jl Bogenvile Rw 03, kelurahan karang raja, menurut H. Syaikoni, yang tinggal disini rata-rata sudah sangat lama.

“Saya disini sudah mulai tahun 1969 pak, dan setau saya ukurannya 25m dari rel kereta api bukan 75m, saya termasuk orang lama disini,” Katanya

baca juga:  Balai Bahasa Sumatra Selatan Gelar Penyuluhan Bahasa Indonesia di Dinas Pendidikan Kota Prabumulih

Sidang akhirnya dibubarkan dengan belum adanya kesepakatan, dan nanti akan dilanjutkan lagi pada hari selasa 04 Februari 2020 di PTUN Palembang.(Han/07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *