Kam. Jan 23rd, 2020

DPRD Prabumulih Audensi Dengan APM dan Pemuda Pancasila Terkait Uji Kompetensi PHL

PRABUMULIH, Demokrasiindonesiapost.com– Bertempat di gedung DPRD Kota Prabumulih(13/01/20), pukul14.00 Wib . Aliansi Prabumulih Mengugat(APM)yang terdiri dari gabungan Lima LSM dan Pemuda Pancasila(PP) menghadiri undangan audiensi tertutup membahas masalah uji kompetensi PHL yang dilakukan oleh pemerintah kota prabumulih, dimana kita ketahui bahwa 822  pegawai PHL di nyatakan tidak lulus uji kompetensi.


Dalam rapat tersebut ketua APM Adi Susanto SE  mengatakan merasa kecewa karena tidak adanya perwakilan dari pemerintah kota(Pemkot) prabumulih dalam audiensi tersebut, sehingga apa yang akan kami sampaikan terhadap sikap kami dalam uji kompetensi PHL tersebut belum bisa menemukan titik temu yang kongkrit dikarenakan tidak bisa mendengar secara langsung jawaban dari pemerintah kota prabumulih khususnya dinas BKPSDM yang bertanggung jawab dalam melaksanakan uji kompetensi tersebut.

baca juga:  Rifki Baday Terpilih Sebagai ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Prabumulih(2019-2023)


Sama halnya dengan pemuda pancasila kami merasa apa yang akan kami bahas tentang mekanisme pengujian kompetensi tersebut serta anggaran yang digunakan dalam uji kompetensi tersebut tidak dapat jawaban di karenakan tidak adanya perwakilan dari pemerintah kota,dan menjadi perhatian kami sebagai pemuda pancasila yang di mana kami berharap pemerintah harusnya menambahkan lapangan pekerjaan bukan malah melahirkan pengguran baru di kota Prabumulih ini,ucap Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih Rifki Baday SH Mkn.


Pimpinan Rapat sidang yang diketuai oleh Ahmad Palo SE mengatakan bahwa pemerintah kota telah menyampaikan kepada DPRD bahwa uji kompetensi tersebut dibatalkan dan jadi bagi PHL yang dinyatakan tidak lulus dapat memperpanjang SK mereka lagi dengan memperhatikan kerajinan dan loyalitas mereka dalam bekerja.
Sebelum sidang ditutup ketua pimpinan menyimpulkan hasil poin-poin rapat tersebut.
1 . menampung semua hasil aspirasi Masyarakat yang di wakili oleh APM dan pemuda pancasila.
2. Akan memfasilitasi agar APM dan pemuda pancasila dapat melakukan audiensi ulang dengan menghadirkan perwakilan dari pemerintah kota.
3.meminta secara tertulis kepada pemerintah kota prabumulih bahwa uji kompetensi tersebut di batalkan secara hukum.

baca juga:  Penyuluhan Hukum diberikan Kepada Penyidik Polres Muara Enim

Rapat audiensi tersebut juga di hadiri oleh Kapolres Prabumulih diwakili oleh Kabag Ops, fraksi Golkar, fraksi Grindra, fraksi PAN,Dan Fraksi Hanura(07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *