Kam. Jan 23rd, 2020

Pemuda Pancasila Pertanyakan Passing Grade Uji Kompetensi PHL di Prabumulih

PRABUMULIH,
Demokrasiindonesiapost.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih diminta untuk dapat mengevaluasi kembali mekanisme dalam seleksi perekrutan pegawai harian lepas (PHL) dalam pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih.

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih menilai kurangnya transparansi publik dalam penerapan passing grade atau ambang batas penilaian maupun hasil uji kompetensi yang dilaksanakan.

“Kalau memang ada penerapannya seperti apa. Apakah selama pelaksanaan sampai akhir diumumkannya hasil kemarin masyarakat tahu kriteria penilaiannya seperti apa. Ini tidak adil dan manusiawi kalau pengabdian mereka hanya digugurkan dengan pengerjaan teori yang paling lama hanya beberapa jam saja,” kata Ketua MPC PP Kota Prabumulih, Rifki Badai SH MKn, Minggu (5/1/2020).

baca juga:  Pelantikan Ketua&Pengurus PWI Kota Prabumulih 2018-2021

Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan uji kompetensi PHL ini, lanjutnya justru menunjukkan solusi yang diberikan oleh Pemkot Prabumulih untuk mengurangi PHL di Lingkungan Pemkot Prabumulih tidak menyeluruh.

Kebijakan yang dibuat, sambung Rifki justru dinilai telah menimbulkan keresahan khususnya bagi ratusan PHL yang mayoritasnya warga masyarakat kota Prabumulih.

“Harusnya langkah walikota dalam mewujudkan ‘Prabumulih Prima’ tidak menimbulkan keresahan dan dampak negatif lain seperti berapa ratus orang PHL akan kehilangan pekerjaannya. Berapa keluarganya yang akan menderita akibat kebijakan ini,” terang dia.

Rifki Badai berharap kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih serta pihak dari Pemkot Prabumulih agar dapat memberikan jaminan serta solusi terbaik bagi semua pihak terutama bagi seluruh peserta uji kompetensi yang tidak lulus uji kompetensi tersebut.

baca juga:  Bersama Anak PAUD Bupati PALI Menasik Haji

“Ini dinilai menjadi hal yang sangat serius perlu disikapi oleh pemerintah kota di Prabumulih ini. Kepada pihak DPRD kami berharap juga dapat memanggil kepala dinas terkait. Jika saat ini mereka harus diberhentikan bagaimana rasanya, tentu sangat miris. Kita semua harapkan jangan sampai hal ini malah melahirkan banyak pengangguran di kota kita tercinta ini,” tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *