Rab. Okt 16th, 2019

KERUGIAN DAERAH SEMESTER II TA.2018 (Per 18 Februari 2019) kota Tebing Tinggi

Tebing Tinggi,
Demokrasiindonesiapost.com
Ketua LSM LIRA- Tebing Tinggi
Ratama Saragih, saat berbicara kepada awak media ini Rabu (15/8/19),usai menerima data
rekapitulasi tahunan matrix Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Perwakilan Sumatera Utara Senin (12/8/19) di Medan.

KERUGIAN DAERAH SEMESTER II TA.2018 (Per 18 Februari 2019) kota Tebing Tinggi
mencapai Rp.20.834.983.793.50
rekapitulasi kerugian daerah hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK- RI.Provinsi Sumatera Utara.Tebing Tinggi.

Kerugian daerah semester II Tahun Anggaran 2018 (per18 Februari 2019)Kota Tebing Tinggi
sebesar rp.20.834.983.793.50.demikian Pernyataan Walikota.
Tebing Tinggi,

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa Jumlah yang sudah di angsur kerugian daerah KotaTebing
Tinggi sebesar rp.3.348.138.262,88 dengan nilai pelunasan sebesar rp.9.224.042.941,40
sehingga masih meninggalkan sisa Kerugian daerah dengan nilai sebesar
Rp.8.262.802.589,22 dengan presentasese besar 60,34 persen.
Dari 19 LHP yang di audit BPK terdapat 245 temuan pemeriksaan, yang direkomendasikan
BPK sebanyak 641 dengan rincian hasil pemantauan tindak lanjut, sesuai dengan

baca juga:  Untuk Ke-tujuh Kalinya Prabumulih Raih Adipura Berturut-turut

rekomendasi sebanyak 561,belum sesuai sebanyak 67,belum ditindaklanjuti sebanyak-banyaknya
temuan dengan persentase 89,24 persen.
Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan daerah Kota

Tebing Tinggi masih memerlukan perhatian yang Extra,Artinya Pengawasan Intern(APIP)
harus dengan benar dan betul di fungsikan,mengingat nilai kerugian daerah yang juga
kerugian negara di kota Lemang ini cukup signifikan,apalagi jumlah prosentase
penyelesaian kerugian daerah TA.2018 masih cukup tinggi yakni sebesar60.34 persen
dengan nilai Rp.8.262.802.589,22.Ratama juga mengatakan pemborosan anggaran harus di eliminer sedapat mungkin,

Anggaran harus digunakan untuk yang sangat prioritas,bukan untuk kegiatan yang
efisiensi yang masih sebagai paradigma dan kebiasaan buruk penyelenggara pemerintahan,
belum lagi anggaran belanja pembangunan yang tidak tepat dan nyaris total lost,seperti
Pasar Induk yang sudah dua tahun tidak difungsikan,jembatan penghubung pasar sakti dan
Brohol,ini merupakan indikasi pemborosan anggaran.

baca juga:  Pelantikan Ketua&Pengurus PWI Kota Prabumulih 2018-2021

Disisi lain pihak parlemen dalam hal ini DPD KotaTebing Tinggi harus ingatkan fungsinya
sebagai pengawas pemerintah di garda terdepan.Seperti diketahui bahwa LSM-LIRA dalam hal ini DPD LIRA Kota Tebing Tinggi adalah NGO
(Non Government Organitition) adalah lembaga Indepedent yang juga mitra pemerintah
senantiasa terus mengawal jalanya pengelolaan keuangan pemerintah untuk perbaikan dan
penyempurnaan sehingga didapat hasil yang signifikan yakni kesejahteraan rakyat
Tebingtinggi.

DPD LSM-LIRA Tebing Tinggi di bawah Kepimimpinan Ratama Saragih adalah Lembaga
Responder resmi Badan PemeriksaaKeuangan (BPK) Perwakilan Provinsi SumateraUtara
Yang sudah berjalan selama 3 Tahun. (RS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *