Sen. Agu 19th, 2019

Kondisi Proyek Noramalisasi Sungai Kelekar di Kelurahan Cambai

PRABUMULIH,
Demokrasiindonesiapost.com– Proyek sungai kelekar di Prabumulih Sumatera Selatan memiliki tujuan baik yaitu mengatasi banjir tetapi pada pelaksanaannya diduga melawan hukum. Dalam hukum agraria mengatur mengenai kepemilikan lahan, akibatnya kepemilikan lahan ini dijamin oleh Undang – Undang .

Bahkan pemerintahan pun mengakui adanya keberadaan masyarakat dengan cara memberikan ganti rugi / uang santunan kepada masyarakat yang harus pindah karena dasar kepentingan umum. Hal ini diatur oleh Negara dalam Undang – Undang dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya demi kemakmuran rakyat.

Pada pemersalahan proyek normalisasi sungai kelekar yang terletak di kelurahan Cambai Kecamatan Cambai kota Prbumulih Sumatera Selatan, pihak pemerintah dapat diduga akan dirugikan dengan adanya pengrusakan lahan pribadi yang dilakukan oleh pihak kontraktor dalam hal ini PT. Wahyu Matra Kontraktor ini akan terjadi apabila pihak pemilik lahan mengajukan kerugian gugatan secara perdata kepada pihak kontraktor.

baca juga:  Kecelakaan Maut di Jalan PALI-Belimbing, Melibatkan 3 Kendaraan

Rifki Badai S.H., M.Kn mengatakan ,”Telah mengajukan gugatan secara perdata dengan nomor perkara 12/2018 di Pengadialan negeri Prabumulih. Semoga saja proyek normalisasi sungai kelekar dapat diselesaikan secara cepat dan mampu mengatasi banjir didaerah sekitar Prabumulih , serta mampu mengakomodir hak – hak pemilik lahan yang dirusak”.saat di wawancarai wartawan Rabu (23/01/2019)

Dari informasi wartawan kami di lapangan diketahui proyek normalisasi sungai kelekar ditunjukan untuk mengatasi banjir yang terjadi dimasyarakat. Proyek normalisasi sungai ini memakan biaya ± 10 Miliyar Rupiah.

Surat Perintah Pelaksanaan Proyek Normalisasi sungai kelekar dilakukan pada bulan November 2018 akan tetapi proyek ini berhenti dengan tiba – tiba pada sekitar minggu ke 2 bulan Desember 2018.

baca juga:  KAMPANYE AKBAR di Taman Kota Prabujaya “Sinyal Kemenangan Makin Kuat”

Wartawan pun menelusuri proyek normalisasi sungai kelekar yang terletak di kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai kota Prabumulih Sumatera Selatan hasil penelusuran kami menunjukan bahwa proyek tersebut dihentikan oleh pemilik lahanyaitu Rifki Baday, SH,. Mkn yang berprofesi sebagai Notaris di kota Prabumulih

Melalui kuasa hukumnya Paul Antonius Sitepu, S.H., M.Hum, CPHR menjelasan, “Dengan dasar hak kepemilikan tanah a/n klien kami dan untuk dipergunakan lahan serta fakta dilapangan bahwa telah dirusaknya lahan yang telah dipatok maka klien kami menempuh jalur hukum yang baik pidana maupun perdata”.

Masih kata Paul Antonius Sitepu penasehat Hukum Lulusan Universitas Katolik Parahyangan Bandung tersebut “Tanah yang telah di patok tersebut adalah untuk perusahaan dan telah dipasarkan. Bahkan telah ada 3 ( Tiga ) konsumen yang telah membayar uang muka ( down payment ),” jelas penasehat Hukum tersebut.

baca juga:  Ibu Kapolri Galang Dana Bantuan untuk Kemajuan PAUD di Sumsel

Mengenai kewajaran nilai proyek ini bukan kewenangan kami untuk mulai hal tersebut dapat langsung dipertanyakan kepada yang memberikan proyek imbuh penasehat hukum tersebut kami selaku kuasa hukum sama sekali tidak berhak & berwewenang menanggapi hal tersebut. Kami hanya ingin permesalahan ini selesai dengan cara win – win solution dan proyek normalisasi dapat kembali berjalan demi kepentingan umum dan masyarakat banyak, “Tegas nya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *